• Sel. Feb 20th, 2024

Penandatanganan MoU STIE Port Numbay Jayapura dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Agu 24, 2022 ,

stie-portnumbay.ac.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menggali potensi Kekayaan Intelektual (KI) di wilayahnya. “Saya memberikan semangat kepada jajaran Pemerintah Provinsi Papua agar terus menggali potensi baik KI personal maupun KI komunal. Terus berkreasi, berkarya dan berinovasi serta bersama-sama memahami pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Jaga kualitasnya, kembangkan dan buat semakin bernilai ekonomi tinggi” ujarnya saat membuka kegiatan bertajuk “Kementerian Hukum dan HAM Melayani Papua” di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (22/8/2022).

Menkumham RI Yasonna juga membuka secara resmi kegiatan Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) ke 24 di Provinsi Papua. Penyelenggaraan MIC Papua pada 22 s.d 25 Agustus 2022 ini sebagai bagian dari program Kemenkumham hadir melayani di tengah-tengah masyarakat Papua. MIC adalah program untuk menginisiasi terwujudnya layanan-layanan KI oleh para pemangku kepentingan KI di wilayah yang berkaitan erat dengan kantor wilayah melalui kolaborasi baik dengan pemerintah daerah hingga perguruan tinggi, salah satunya perguruan tinggi STIE Port Numbay Jayapura.

MoU yang ditandatangani terkait kesepakatan kerja sama dalam wujud sinergitas dan kolaborasi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dalam pelayanan Kekayaan Intelektual dan relevansinya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi sosialisasi Kekayaan Intelektual; pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual; pendirian Sentra Kekayaan Intelektual; pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi. “Saya harap MIC di Provinsi Papua dapat mendorong potensi KI di tanah Papua melalui pengembangan agen diseminasi KI serta dapat mengaktualisasikan potensi KI menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Papua,” tutur Yasonna. “Kiranya rangkaian ini dapat mendukung potensi-potensi pelaku ekonomi di wilayah Provinsi Papua semakin memiliki daya saing ekonomi terlebih di masa pemulihan ekonomi dampak Covid-19,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *