Jayapura – Civitas akademika STIE Port Numbay Jayapura turut memberikan pandangan akademis terhadap perjalanan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang genap berusia 80 tahun. Pandangan tersebut dimuat dalam laporan utama Harian Cenderawasih Pos (Cepos) edisi 1 Juli 2026 dengan tajuk “Catatan Akademisi, Mahasiswa, Tokoh Adat hingga Pedagang Kaki Lima soal HUT Bhayangkara.”
Dalam laporan tersebut, dosen dan mahasiswa STIE Port Numbay Jayapura menjadi narasumber yang memberikan apresiasi sekaligus masukan konstruktif mengenai profesionalisme, pelayanan publik, hingga tantangan penegakan hukum yang dihadapi Polri di era modern.
Dosen STIE Port Numbay Jayapura sekaligus pemerhati sosial, Dr. Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA, menegaskan bahwa wajah Polri tidak dibangun oleh gedung yang megah, kendaraan operasional yang modern, maupun slogan pelayanan. Menurutnya, citra institusi kepolisian dibentuk melalui pengalaman nyata masyarakat ketika berinteraksi dengan setiap anggota Polri.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Ketika kepercayaan tumbuh, masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dalam menjaga keamanan. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, penegakan hukum akan semakin sulit,” ujarnya.
Menurut Dr. Margo, berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan Polri patut diapresiasi. Digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, hingga kemudahan pelayanan administrasi menunjukkan adanya komitmen untuk terus berbenah.
Ia juga mengakui dedikasi ribuan personel Polri yang bekerja tanpa mengenal waktu dalam menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, membantu masyarakat saat terjadi bencana, hingga menjaga stabilitas wilayah, termasuk di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Namun demikian, Dr. Margo mengingatkan bahwa seluruh capaian tersebut dapat dengan mudah memudar apabila masih terdapat oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan.
“Di era media sosial, satu pelanggaran dapat menyebar sangat cepat dan memengaruhi citra seluruh institusi. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan, tetapi melalui integritas, profesionalisme, dan konsistensi dalam melayani masyarakat,” katanya.
Ia menilai pengawasan internal harus diperkuat agar setiap pelanggaran etik maupun penyalahgunaan wewenang dapat ditindak secara cepat, transparan, dan adil. Ketegasan terhadap oknum, menurutnya, justru akan memperkuat legitimasi Polri di mata masyarakat.
Selain pengawasan, Dr. Margo juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri agar mampu menghadapi tantangan baru, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, tindak pidana ekonomi, hingga kejahatan lintas negara. Aparat kepolisian, katanya, tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik, tetapi juga kompetensi teknologi, komunikasi, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia.
Dalam konteks Papua, Dr. Margo melihat kehadiran Polri memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator konflik, mitra pembangunan, sekaligus jembatan komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis harus terus dikedepankan agar tercipta keamanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, akademisi STIE Port Numbay Jayapura, Dr. John Agustinus, S.E., M.M., menilai Polri perlu mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
Menurutnya, tantangan kepolisian saat ini semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, narkotika, perdagangan orang, judi online, hingga kejahatan lintas negara. Karena itu, peningkatan kompetensi personel menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Dr. John juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan Polri, seperti Super App Presisi, Call Center 110, digitalisasi pelayanan SIM dan SKCK, serta berbagai layanan publik berbasis elektronik yang semakin memudahkan masyarakat.
Ia menilai Program Polri Goes to Campus menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi antara institusi kepolisian dan dunia akademik. Program tersebut dinilai mampu memberikan edukasi mengenai tertib berlalu lintas, literasi digital, bahaya pinjaman online ilegal, pencegahan kejahatan siber, hingga sosialisasi rekrutmen anggota Polri melalui jalur SIPSS.
Mahasiswa STIE Port Numbay Jayapura, Istiana Samual, mengapresiasi kontribusi Polri selama delapan dekade terakhir dalam menjaga keamanan, membantu penanganan bencana, serta menghadirkan pelayanan publik berbasis digital. Namun ia berharap Polri tetap menjaga konsistensi antara pelayanan yang humanis dengan pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurutnya, penegakan kode etik terhadap oknum harus dilakukan secara cepat, terbuka, dan dipublikasikan agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Ia juga berharap perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam penelitian dan penyusunan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Keterlibatan dosen dan mahasiswa STIE Port Numbay Jayapura sebagai narasumber dalam laporan utama Harian Cenderawasih Pos menunjukkan peran aktif perguruan tinggi dalam memberikan masukan berbasis kajian akademik terhadap pembangunan institusi negara. Berbagai pandangan yang disampaikan tidak hanya berisi evaluasi, tetapi juga rekomendasi yang bertujuan memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat, serta membangun pelayanan publik yang semakin transparan, humanis, dan dipercaya masyarakat.
Melalui kontribusi tersebut, STIE Port Numbay Jayapura kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mendorong budaya akademik, pemikiran kritis, dan partisipasi aktif dalam mendukung penguatan demokrasi, penegakan hukum, serta pembangunan di Papua dan Indonesia.
