728 x 90

Kumpulan Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi Update 18 Januari 2016

Kumpulan Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi Update 18 Januari 2016
Kumpulan Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi Update 18 Januari 2016

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbudInmendikbudKepmendikbudPerpres, Keppres

Undang-Undang

28 Tahun 2014: Hak Cipta
11 Tahun 2014Keinsinyuran atau di sini
5 Tahun 2014Aparatur Sipil Negara atau di sini
20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran
12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
25 tahun 2009: Pelayanan Publik

14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik

11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik

14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini

28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya

18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini

43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999

10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas

34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Kembali ke: Undang-UndangUUD 1945 atau menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbudInmendikbudKepmendikbudPerpres, Keppres

Peraturan Pemerintah

93 Tahun 2015: Rumah Sakit Pendidikan

26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI

13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013

4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI

58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan

66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)

41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor

37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf62KB doc/zip)

48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)

55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan

61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)

60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)

38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)

39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta

23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN bisa baca di SINI

Kembali ke: Peraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945

Keputusan Presiden Republik Indonesia

9 Tahun 2001    : Tunjangan Dosen

93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas

87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab di SINI
  2. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  3. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  4. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  5. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  6. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  7. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  8. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen
  9. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar

Kembali ke: Perpres, KeppresPeraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945 atau menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbud

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Kepmen no. 377/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
    2. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
    3. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
    4. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    5. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01Lampiran 02)
    6. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    7. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
    8. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
    9. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
    10. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    11. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
    12. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
    13. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
    14. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
    15. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
    16. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
    17. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
    18. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
    19. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
    20. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
    21. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
    22. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
    23. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
    24. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

Kembali ke: KepmendikbudPerpres, KeppresPeraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

  1. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  2. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Permenristek & Dikti no1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    2. Permenristekdikti no.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)
    3. Permenristek & Dikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
    4. Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran
    5. Permenristek  & Dikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti
    6. Permenristek & Dikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi atau di SINI
    7. Permenristek & Dikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenriste & Dikti, Lampiran 1Lampiran 2 dan Lampiran 3 atau di SINI
    8. Permenristek & Dikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
    9. Permenristek & Dikti no. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi atau di SINI
    10. Permenristek & Dikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti
    11. Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    12. Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
    13. Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
    14. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
    15. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    16. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf:
      Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12
    17. 154 Tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya
    18. 139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf)
    19. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    20. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    21. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    22. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    23. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
    24. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
    25. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
    26. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)
    27. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    28. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    29. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
    30. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI
    31. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    32. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
    33. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
    34. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
    35. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    36. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    37. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
    38. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    39. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    40. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
    41. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    42. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    43. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
    44. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
    45. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
    46. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
    47. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    48. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
    49. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    50. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
    51. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
    52. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di 

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>